JAKARTA, LINIEKONOMI.COM - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jangan hanya tahu terima bantuan sesaat. Hal itu tegas Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
Masih kata Maman Abdurrahman, Kementerian UMKM saat ini mendorong konsep bisnis to bisnis.
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya menerima bantuan sesaat, tapi bagaimana jadi bagian dari rantai pasok industri besar," tegas Maman, kutip Liniekonomi.com, Kamis, 13 Februari 2025 via keterangan resmi.
Sehingga interelasi antara UMKM dan perusahaan besar bisa berkelanjutan maupun terjaga. "Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja.
Alasan ia mengatakan tersebut untuk memastikan para pelaku usaha dapat berdaya saing dalam pusaran kebijakan efisiensi anggaran pemerintah 2025.
Sejauh ini sebut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kalau sejauh ini masih terjadi kemandekan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lantaran tidak adanya evaluasi lebih dalam, ini yang kemudian terjadi penurunan.
"KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis," katanya.
Oleh sebab itu Menteri Maman Abdurrahman telah menyiapkan sejumlah strategi maupun langkah konkret. Antara lain membentuk holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan serta melakukan evaluasi program Kredit Usaha Rakyat. Evaluasi KUR kemungkinan akan terlaksana selama setiap dua bulan pada berbagai wilayah Indonesia. Tentunya dengan mengajak para Komisi VII DPR RI agar sama-sama melakukan pengawasan pendistribusian Kredit Usaha Rakyat.
Kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menekankan, langkah strategis lainnya dengan berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan.
Kenapa? untuk mampu menyediakan pelatihan bagi para pelaku usaha UMKM. Lebih bagus, dari pada bangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Ini tentunya bisa lebih efisien tanpa harus membebani pembangunan infrastruktur baru. Selain Kementerian Ketenagakerjaan, pihaknya bakal melibatkan pihak lainnya.
Baca Juga: Geliat UMKM di 2024: Peluang dan Tantangan Transformasi Digital
Baca Juga: Pelaku UMKM Optimistis Usaha 2024 Masih Baik
Menarik Lainnya: Kota Gunungsitoli Raih Predikat A: Evaluasi Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 2024
Sudah barang tentu dengan melibatkan perusahaan besar termasuk BUMN, guna mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sebab, keterlibatan BUMN sejauh ini dengan UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. [*]
