Ancaman Krisis Pangan: Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa Gerakan Petani

LiniEkonomi.com - Masyarakat Nias Selatan mendapat dorongan dari pemerintah daerah setempat. Bahkan belum lama ini, Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa meminta para petani.

Agar menggembangkan lahan pertanian secara mandiri. Wakil Bupati Nias Selatan (Nisel) Sumatera Utara itu mengaku, pemerintah kabupaten bakal memberikan bantuan tani kepada para petani via dana APBD.

Semangat tersebut Firman Giawa sampaikan, saat bercengkrama dan meninjau langsung kegiatan kelompok tani Latani di Desa Ndraso Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Sumut Jumat (5/4/2024) lalu.

Wakil Bupati Nisel Firman Giawa berharap produktivitas pertanian semakin berkembang, dan para petani dapat mandiri dengan hasil pertanian, salah satunya cabai.

Harapan tersebut seiring dengan perubahan iklim yang mengancam masyarakat dunia, salah satunya ancaman krisis pangan.

Ancaman krisis pangan rupanya bukan isapan jempol semata, bahkan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengimbau agar pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi.

Sebab, perubahan iklim tidak hanya mengancam salah satu sektor saja, seperti pertanian. Melainkan banyak dampak dari pemanasan global tersebut, yang mengakibatkan masyarakat dunia maupun Indonesia kelaparan di masa mendatang, sebut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.

Justru perlu mitigasi dan adaptasi sejak sekarang sambung Dwikorita Karnawati. Rita, sapaan dari Kepala BMKG itu, bahwa terdapat 8 fokus adaptasi untuk segera terlaksana.

Kedelapan adaptasi hadapi ancaman pergerakan perubahan iklim antara lain ketahanan pangan, air, ekosistem, kesehatan, permukiman pedesaan dan perkotaan, kemudian pesisir maupun pulau kecil serta energi.

Baca Juga: Inggris Krisis! Turunkan Harga Energi 500 Ribu per Tahun

"Yang kedelapan peningkatan kapasitas pemangku jabatan dan masyarakat daerah," terang Dwikorita, lulusan Sarjana Teknik Geologi, UGM itu.

Berdasarkan laporan Bappenas kutip LiniEkonomi, Minggu (7/4/2024) bahwa perubahan iklim atau pemanasan global mampu menekan produksi padi.

Bencana Kelaparan Mengancam Indonesia?

Indonesia saat ini telah merasakan dampaknya, salah satunya dengan turunya produksi padi mulai dari kisaran 1,13 juta ton sampai 1,89 juta ton. Bukan itu saja, lahan pertanian dengan luas 2.256 hektar sawah kini terancam kekeringan.

"Bilamana ancaman ini dianggap sepele, dan tidak ada kemandirian adaptasi menggembangkan produktivitas lahan pangan. Maka ramalan Badan Pangan dan Pertanian Dunia terkait bencana kelaparan di tahun 2050 bisa jadi nyata," ungkap Dwikorita.

Salah satu peneliti di Indonesia, Ardhasena Sopaheluwakan mengemukakan, peran serta kepala daerah sangat penting. Selain itu, masyarakat perlu memahami tentang ancaman maupun dampak dari perubahan iklim.

"Maka perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak ancaman bencana. Pemerintah daerah perlu berperan aktif untuk mengembangkan produksi pangannya, baik itu para kelompok tani maupun kelompok individual untuk menunjang pangan masyarakat di masing-masing daerahnya serta nasional," jelas Ardhasena.

Baca Juga: Bulog dan Pemerintah Gencar Lakukan Intervensi Pasar Pangan

Salah satu contoh seperti di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) saat ini, pemerintah daerah mulai membenahi lahan pertanian, meningkatan produktivitas pertanian guna meminimalisir dan mengantisipasi ancaman bencana kelaparan akibat efek perubahan iklim (climate change). [*]