JAKARTA, LINIEKONOMI.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menggenjot percepatan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan peran aktif koperasi dan memperkuat sektor industri susu lokal.
Komitmen ini terungkap setelah rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/2/2025).
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mengakselerasi program tersebut yang berfokus pada kemandirian pangan dan penguatan ekonomi pedesaan.
"Kami baru menyelesaikan rapat intensif dengan Presiden yang membahas strategi penguatan ketahanan pangan nasional dan akselerasi program Makan Bergizi Gratis. Dalam pertemuan tersebut, kami menggarisbawahi kontribusi vital koperasi, sinergi dengan Kementerian Pertanian, serta berbagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan yang berfokus pada sektor pangan," jelas Budi Arie kepada awak media usai mengikuti rapat tersebut.
Baca Juga: Walikota Sowa'a Laoli Tinjau Program Makanan Bergizi Gratis Gunungsitoli
Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Presiden Prabowo memiliki visi menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi.
"Presiden menekankan pentingnya mengembangkan koperasi sebagai gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Beliau memandang koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan sebagai pendekatan strategis untuk mengangkat taraf kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di pedesaan," imbuh Budi Arie.
Transformasi koperasi menjadi penggerak ekonomi rakyat diharapkan dapat mengakselerasi program-program pemerintah, termasuk program MBG yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto.
Sementara itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan tegas untuk mendorong industri pengolahan susu dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa semua industri pengolahan susu memiliki kewajiban menyerap produksi susu dari peternak lokal.
"Kami menetapkan regulasi yang mengharuskan seluruh industri pengolahan susu untuk mengambil susu dari peternak lokal. Jika ada industri yang tidak mematuhi ketentuan ini, kami tidak akan ragu untuk membekukan atau menahan izin impor serta kuota impor mereka," tegas Sudaryono.
Sudaryono mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor susu, di mana sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional dipenuhi dari impor, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu menyumbang 20 persen dari total kebutuhan.
Baca Juga: Barantin Periksa 2.449 Sapi Impor dari Australia untuk Pastikan Bebas Penyakit
"Presiden Prabowo memberikan arahan yang jelas untuk meningkatkan kapasitas industri susu nasional dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan ini tidak bertujuan untuk membatasi konsumsi susu masyarakat, namun lebih pada upaya mengubah komposisi sumber susu yang dikonsumsi. Dari total konsumsi susu nasional, kami berupaya secara bertahap meningkatkan proporsi produksi lokal dan mengurangi impor," jelas Sudaryono.
Dua Juta Sapi Indukan
"Hingga saat ini, sudah terdapat 167 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek pengadaan sapi indukan ini. Uniknya, program ini tidak menggunakan anggaran APBN, melainkan mengandalkan investasi swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab atas pengadaan sapi, pemeliharaan, serta menjalin kemitraan dengan peternak lokal," ungkap Sudaryono.
Strategi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem peternakan sapi yang lebih produktif, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri.
MBG Prioritas Protein Lokal
Terkait program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan bahwa program tersebut akan memanfaatkan sumber protein lokal.
Namun, untuk saat ini, susu belum dimasukkan dalam menu program MBG mengingat keterbatasan kapasitas produksi susu dalam negeri.
"Kami tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak Indonesia. Strategi kami saat ini adalah melakukan substitusi dengan sumber protein lokal lainnya, seperti telur, daging ayam, dan produk protein lokal lainnya," terang Sudaryono.
Memberdayakan Koperasi Mitra Strategis
Meskipun menghadapi tantangan dalam hal kapasitas produksi, industri susu nasional memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Indonesia dengan iklim tropis dan ketersediaan lahan yang luas sebenarnya memiliki kondisi yang cukup mendukung untuk pengembangan peternakan sapi perah.
Program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan sinergi antar kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program tersebut.
"Kami terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan keberhasilan program MBG. Kolaborasi ini mencakup aspek produksi pangan, distribusi, hingga penyediaan infrastruktur pendukung," ujar Budi Arie.
Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam memberdayakan koperasi sebagai mitra strategis dalam pengadaan dan distribusi bahan pangan untuk program MBG, sementara Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan, termasuk sumber protein seperti daging, telur, dan susu.
Baca Juga: IHSG Melesat 0,29 Persen di Tengah Volatilitas Bitcoin
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak multiplier terhadap ekonomi nasional, khususnya sektor pertanian dan peternakan.
"Program ini memberikan pasar yang jelas bagi produk-produk pertanian dan peternakan, sehingga para petani dan peternak memiliki kepastian pasar. Hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani dan peternak," jelas Budi Arie.
Selain itu, program MBG tentunya dapat membantu mengurangi angka stunting di Indonesia yang masih relatif tinggi. Dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, program ini menjadi investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Kebijakan tegas pemerintah dalam mendorong penyerapan susu lokal juga menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat perekonomian nasional.
Dengan strategi komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. [*]
