DJPK Bongkar 4 Strategi Pengembangan Daerah Era Prabowo

Luky Alfirman Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (Tangkapan layar youtube PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Luky Alfirman Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (Tangkapan layar youtube PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

JAKARTA, LINIEKONOMI.COM - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah arah pembangunan Indonesia dengan memfokuskan pada pengembangan potensi daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah memaparkan empat strategi utama yang akan diterapkan untuk mewujudkan visi ini.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, mengungkapkan strategi-strategi tersebut dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

"Kami mengubah orientasi dari pembangunan berbasis nasional menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah," ujar Luky.

Menurut Luky, perubahan ini sangat krusial mengingat keragaman dan luasnya wilayah Indonesia. "Sebagai negara besar, kita perlu menggali dan mengoptimalkan potensi masing-masing daerah," jelasnya.

Strategi pertama yang dicanangkan adalah memahami secara mendalam karakteristik dan potensi setiap daerah. DJPK Kemenkeu berkomitmen untuk menyiapkan instrumen fiskal yang tepat guna mendorong pengembangan potensi-potensi tersebut.

Langkah kedua berfokus pada optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Luky menekankan bahwa TKD tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah, tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dalam mengalokasikan anggaran, kami mempertimbangkan berbagai indikator mengingat keunikan masing-masing daerah," tuturnya.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmatif dalam pendistribusian anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus setiap wilayah.

Strategi ketiga menekankan pada peningkatan kualitas belanja daerah. Meski Indonesia menganut sistem desentralisasi, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat daerah.

"Kami berupaya memperbaiki kualitas belanja daerah tanpa mengurangi otonomi mereka," tegas Luky.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan dampak positif dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi terakhir adalah penetapan target pembangunan yang jelas untuk setiap daerah. Pemerintah pusat akan mengawasi pencapaian target-target tersebut dan memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil memenuhi indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

"Kami memperkenalkan sistem insentif fiskal untuk mendorong daerah-daerah mencapai target pembangunannya," ungkap Luky.

Sistem ini diharapkan dapat menciptakan kompetisi positif antar daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Empat strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan fokus pada pengembangan potensi daerah, diharapkan dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah Indonesia.

Implementasi strategi-strategi ini tentu membutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.

DJPK Kemenkeu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan guna memastikan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diambil oleh DJPK Kemenkeu ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan memaksimalkan potensi daerah, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Masyarakat umum dan pelaku usaha di daerah tentunya memiliki harapan besar terhadap implementasi strategi-strategi ini.

Mereka berharap kebijakan ini dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup di daerah masing-masing.

Ke depan, DJPK Kemenkeu akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah daerah mengenai strategi-strategi ini.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik.

Baca Juga: Nomor 2 Kemenangan Sowa'a dan Martinus, Fatinasa Zalukhu Serukan Perubahan Bersama Rakyat

Baca Juga: SAH! KPU Gunungsitoli Tetapkan Sowa'a Laoli dan Martinus Lase Paslon Peserta Pilkada 2024

Dengan adanya strategi pengembangan daerah yang komprehensif ini, Indonesia diharapkan dapat melangkah maju menuju era baru pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi strategi ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. [*]

Baca Juga

Pembekalan kabinet Prabowo berlangsung dua hari di Hambalang. 49 calon menteri dan 59 pejabat tinggi hadir. Proses ini menandai persiapan intensif menjelang pelantikan presiden baru.
Ini Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Ada Taruna Nusantara dan Zaken Kabinet Prioritas
Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara Afrika dalam Forum Indonesia Africa Forum 2024 di Bali.
Presiden Jokowi dan Prabowo Komitmen Perkuat Kerja Sama dengan Afrika
Ketum Kadin Sumbar Optimis Peluang Usaha Meningkat Era Prabowo-Gibran
Ketum Kadin Sumbar Optimis Peluang Usaha Meningkat Era Prabowo-Gibran
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi memperkenalkan layanan pinjaman digital bernama Paylater fitur aplikasi mobile banking myBCA.
BCA Optimis Bukukan Pertumbuhan Kredit Double Digit 2024
Lini Ekonomi RI di Era Politik Tumbuh 5 Persen, Tantangan Depan Mata
Lini Ekonomi RI di Era Politik Tumbuh 5 Persen, Tantangan Depan Mata
Ancaman krisis pangan dunia, Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa melalui pemerintah kabupaten menggerakan para petani, produk tani.
Ancaman Krisis Pangan: Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa Gerakan Petani