Padang, LiniEkonomi.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menegaskan tidak ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Barat (Sumbar) yang bekerja di negara-negara zona konflik seperti Lebanon dan Palestina. Informasi ini disampaikan oleh Kepala BP3I Provinsi Sumbar, Bayu Aryadhi, dalam pernyataannya di Padang pada Rabu (16/10/2024).
"Berdasarkan data yang kami miliki, saya dapat memastikan bahwa tidak ada warga Provinsi Sumbar yang saat ini bekerja di zona-zona konflik," ujar Bayu Aryadhi.
Meski demikian, Bayu mengungkapkan bahwa sejumlah warga Ranah Minang tercatat bekerja di beberapa negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Data BP3MI menunjukkan total 481 WNI asal Sumbar bekerja di berbagai negara, dengan 49 di antaranya berada di negara-negara Timur Tengah dan Eropa.
Dari jumlah tersebut, pekerja migran laki-laki mendominasi dengan 303 orang, sementara pekerja migran perempuan berjumlah 178 orang. "Mayoritas warga Sumatera Barat bekerja di Jepang dan Malaysia," tambah Bayu, kutip RadarSumbar.com
Bayu juga menjelaskan keberagaman profesi yang ditekuni oleh para PMI asal Sumbar. Mereka bekerja di berbagai sektor, mulai dari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, perawat di panti asuhan atau panti jompo, sektor pertanian, konstruksi, terapis, hingga nelayan.
Dalam hal sebaran daerah asal, Kota Padang mencatat angka tertinggi dengan 116 pekerja migran. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Padang Pariaman dengan 47 pekerja, diikuti oleh Kabupaten Limapuluh Kota yang menyumbang 45 pekerja.
Kabupaten Pesisir Selatan mengirimkan 43 pekerja, sementara 36 orang berasal dari Kabupaten Agam. Kabupaten Tanah Datar berkontribusi dengan 34 pekerja, Pasaman Barat dengan 29 pekerja, dan Solok menyumbang 26 orang. Sisanya tersebar dari berbagai daerah lain di Sumatera Barat.
Informasi ini menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia, terutama yang berada di wilayah-wilayah rawan konflik. BP2MI terus memantau dan memastikan keamanan para pekerja migran Indonesia di berbagai negara.
Baca Juga: KPU Kabupaten Nias Tetapkan Paslon Kandidat Peserta Pilkada 2024
Dengan tidak adanya PMI asal Sumbar di zona konflik, pemerintah daerah dan pusat dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran di negara-negara tujuan utama seperti Jepang dan Malaysia. Hal ini juga membuka peluang untuk pengembangan kerjasama bilateral dalam bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara tersebut.
Model Daya Saing
Sementara itu, keberagaman profesi yang ditekuni oleh para PMI asal Sumbar menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan kompetensi pekerja Indonesia di kancah internasional. Hal ini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Baca Juga: Cawawako Gunungsitoli Martinus Lase Perkuat Hubungan Masyarakat Bersama Fatinasa Zalukhu
Pemerintah Provinsi Sumbar dan BP2MI senmoga dapat terus meningkatkan program pelatihan dan pembekalan bagi calon PMI, serta memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran yang sudah berada di luar negeri.
Langkah ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan PMI, sekaligus meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja berkualitas. [rdr/ant]
