LiniEkonomi, Jakarta - Gabungan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta pada Senin, (17/02/2025). Mereka menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang tunai dari perusahaan aplikasi, bukan berupa bahan pokok.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa para pengemudi ojol berhak mendapatkan THR sebagai pekerja yang menghasilkan barang dan jasa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak kepada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya," ujar Lily Pujiati.
Selain itu, para demonstran juga mendesak pemerintah untuk menetapkan regulasi yang jelas terkait status kemitraan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi. Mereka mengeluhkan jam kerja yang panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tidak dijamin, serta sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi.
Baca juga: Ramadhan dan THR Jadi Booster Pertumbuhan Ekonomi RI
Lily Pujiati menyoroti tarif angkutan yang dinilai merugikan, di mana pengemudi hanya mendapatkan komisi sekitar Rp5.000 untuk jarak tempuh hingga 4 kilometer. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, turun langsung menemui massa dan menyatakan bahwa tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojol adalah hal yang rasional. Ia berjanji akan mengkaji lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi ojol.
Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional guna mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi aksi.
Baca juga: TINC Batch 9: Telkomsel Ventures dan AppWorks Tingkatkan Kolaborasi Startup-Korporasi
Para pengemudi ojol berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada mereka, khususnya terkait pemberian THR dan perlindungan kesejahteraan. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga hak-hak mereka sebagai pekerja diakui dan dilindungi oleh regulasi yang jelas.
Adapun 6 tuntutan demo ojek online hari ini antara lain:
1. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk membuat aturan terkait hak-hak pekerja bagi Driver Ojol sebagaimana konvensi internasional tentang perburuhan.
2. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan perusahaan aplikasi membayarkan Tunjangan Hari Raya kepada pengemudi Ojol.
3. Mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program aplikator seperti Aceng (Argo Goceng) untuk jarak 4 Km, Slot (sistem zonasi bagi driver) dan kebijakan lain yang merugikan ojol.
4. Mendesak perusahaan penyedia aplikasi untuk menghapuskan sistem sanksi sepihak dan tidak adil.
5. Mendesak perusahaan aplikasi dan negara untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Ojol secara gratis
6. Berikan perlindungan terhadap ojol perempuan. (*)
